Kenaikan harga BBM subsidi sulit dilakukan tahun ini. Pemerintah baru mau menaikkan harga BBM subsidi bila dua calon presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) setuju. Apa alasannya?
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi merupakan kebijakan yang sangat strategis. Sementara waktu realisasinya bertepatan dengan pergantian pemerintah, yang sangat kental dengan kondisi iklim sosial dan politik.
"Ini kan seolah-olah bargain-nya pemerintah. Nah saya bilang ini kan karena pemerintahannya akan ganti, kita harus bicara strategis sama-sama," ungkap Chatib di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/6/2014)
Kebijakan kenaikan harga BBM subsidi pada pengalamannya selalu menimbulkan kontroversial dan penolakan. Penolakan pun cenderung datang dari para wakil rakyat yang berasal dari berbagai partai di Indonesia.
Menurut Chatib, bila ingin kenaikan harga BBM subsidi terealisasi dan berjalan dengan lancar, maka harus ada keterlibatan politik di dalamnya. Dalam arti konsolidasi untuk mempersiapkan anggaran untuk masa depan.
"Itu kan ada politik di sana. Tadi dibilang mereka (DPR) ini kan bicara untuk pemerintahan baru dan ke depan program bersama. Nah kalau masyarakat mau dengar, maka calon presiden itu yang harus bilang," jelasnya.
Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kebijakan ini ada dalam program yang diusung oleh kedua capres? Bila tidak, maka akan sulit untuk mengambil kebijakan kenaikan harga.
"Nah capresnya ada program (kebijakan kenaikan harga) nggak?" sebut Chatib.
Untuk saat ini, pemerintah mampu mengupayakan pengelolaan subsidi BBM melalui beberapa program. Target penghematannya pun diharapkan mencapai Rp 7 triliun dari realisasi subsidi BBM yang diperkirakan sebesar Rp 285 triliun.
"Dengan segala usaha ekstra kita akan berupayakan mengendalikan subsidi BBM," tukasnya.
Sumber
